BBM Naik Rakyat Kecil Menjerit

Melatar Belakangi kenaikan BBM di Indonesi Mulai 2022

Harga BBM telah mengalami kenaikan secara signifikan dimulai pada  3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Terdapat 3 jenis BBM yang harganya dinaikan mulai dari  pertalite 7.650 menjadi 10.000 per liter, Solar 5.150 menjadi 6.800 per liter dan pertamax 12.500 menjadi 14.500 per liter. kenaikan diiringi dengan Subsidi yang membengkak tahun 2022, anggaran telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 Triliun menjadi 502,4 Triliun. Alih- alih pemerintah untuk mencabut subsidi kepada rakyat yang ingin di legitimasi malah menghilangkan rasionalitas ekonomi. Kenaikan memberi dampak domino di seluruh sektor Industri. Kenaikan harga BBM hasil perhitungan Kemenkeu di tahun 2022 akan menyumbang inflasi sebanyak 1,9%, sehingga Febrio memperkirakan inflasi di akhir 2022  akan berada di kisaran 6,6% hingga 7%. Secara tahunan laju inflasi terakselerasi juli 2022 pada year on year tercatat 4,94% yoy lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 4,35% sehingga tercatat sebagai yang tertinggi sejak tahun 2015.  Ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang akan berpengaruh pada lonjakan harga.

            Kenaikan BBM tidak transparansi, perihal tidak dikonsultasikan dahulu dengan DPR hingga mengalami fluktuasi. Upaya pemerintah untuk meredam laju inflasi dengan membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada rakyat agar tepat sasaran ujar Presdien Jokowi. Bantuan yang dibagikan ini sebesar 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar 150.000 per bulan dan dimulai bulan september selama 4 bulan.

PT Pos Indonesia mendapatkan tugas dalam menyalurkan BLT tersebut kepada KPM yang telah terdaftar di Kementrian Sosial. Bantuan untuk pekerja dengan alokasi sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja oleh kementrian ketenagakerjaan (Kemenaker). Ketentuan pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta perbulan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per orang.

            Saat harga minyak mentah dunia mengalami penurunan kisaran 90 dollar AS per barel hal ini diungkapkan oleh Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang menyatakan bahwa penurunan harga minyak dunia tidak bisa menjadi tolak ukur untuk memberhentikan pembengkakan anggaran subsidi BBM. Sehingga pemerintah menaikan harga BBM yang menyebabkan rakyat kecil makin tercekik inginkan keadilan. Gejolak ekonomi tidak menentu membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia :

1.  Daya beli mayarakat menurun, berdasarkan hukum permintaan “Jika harga naik maka permintaan akan turun”. Tidak adanya penambahan pendapatan yang dijanjikan untuk seluruh lini masyarakat. Ekonomi bawah terus dikeruk merasakan dampak kenaikan harga barang dan jasa.
2.  Tarif angkutan umum melunjak kisaran 20-30%. Tidak luput dari peraturan pemerintah yang diberikan. Kalbar khususnya telah merasakan dampak kenaikan BBM pada jasa angkutan antar jemput mempawah pontianak. Rakyat tertekan akan pembengkakan harga perlu di tinjau kembali dampak yang semakin meninggi.
3. Angka penganguran meningkat, PHK akan kembali dilayangkan diseluruh negeri, ekonomi melemah kemiskinan akan menjadi permasalahan baru yang memerlukan dana besar untuk penopangnya. Berdasarkan data BPS per Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan mengalami kenaikan 3,975% dibanding September 2021.
4. Pasar Saham tertekan.

 Kenaikan BBM membawa dampak negatif untuk kesejahteraan rakyat. Banyak pertimbangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Katanya merupakan pilihan Akhir yang paling tepat, nyatanya banyak alternatif lain yang bisa digunakan seperti.

1. Menunda sementara pembangunan IKN yang belum menjadi prioritas utama. Biarkan para rakyat untuk memulihkan ekonominya terlebih dahulu Pasca COVID-19.
2. Pemerintah harus tegas untuk tidak terlalu mengutamakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), karna profit dan Benefit yang belum jelas. proyek yang dijanjikan masih dapat dilakukan saat ekonomi pulih. Namun cara pandang yang berbeda membuat pengalokasikan subsidi APBN menjadi tidak tepat, alih-alih mengutaman pembangunan Kereta cepat di Jakarta Bandung yang menguras dana APBN dengan singkat. Seharusnya pemerintah mampu memfasilitasi pengelolaan teknologi baru untuk mengelola minyak mentah di Negeri Sendiri hal inilah yang harusnya menjadi tolak ukur dalam berfikir secara rasionalis jika inginkan Indonesia sebagai Negara produsen Minyak mentah utama.
3. Memangkas dana anggaran MK yang mengalami kenaikan dan dana pensiun pegawai seperti DPR yang masa jabatannya 5 tahun mendapatkan dana pensiun seumur hidup. Hal inilah yang seharusnya dilakukan untuk menolong lonjakan subsidi BBM yang meninggi, agar rakyat tidak merasakan jolakan kenaikan secara langsung.

Sudut pandang kami KASTRAD FEB UNTAN

      Kenaikan BBM menoreh kontroversi yang tidak wajar, para ahli ekonomi telah mengatakan bahwasanya banyak upaya lain yang bisa dilakukan untuk menutupi kenaikan subsidi BBM, sehingga tidak jatuh pada kenaikan harga yang mengeruk kocek rakyat dengan paksa. Pemerintah mengatakan bahwasanya subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran. BLT sebagai solusi yang digaungkan pemerintah, namun akankah angka  502,4 Triliun tersebut tidak membuka peluang untuk melakukan penyelewengan pada oknum yang tidak bertangung jawab? Katanya negera ini demokrasi tapi kenapa yang mengritisi malah di hianati, kemana letaknya hero rakyat yang ditunggu kehadiranya.

      Seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan dua sisi antara kebutuhan rakyat dan keinginan negara yang harus seimbang dengan realita yang dihadapi. Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alamnya, namun perihal pengelolaannya masih kurang maksimal. Pada nyatanya Negara Indonesia masih menjual minyak mentah ke Singapura kemudian akan di impor kembali ke Indonesia menjadi BBM.. Sudah seharusnya Indonesia dapat mengelola sendiri minyak mentah tersebut. Pentingnya berkaca pada negara maju dengan mematangkan SDM nya terlebih dahulu supaya memiliki keterampilan yang lebih terdidik dan akhirnya akan mampu mengolah minyak secara mandiri.

      Adapun yang harus dilakukan oleh pemerintah, segera membatalkan kenaikan harga BBM yang jelas menimbulkan permasalahan sosial ekonomi seperti inflasi, kemiskinan, pengangguran, PHK dimana-mana serta penurunkan daya beli msyarakat yang langsung berefek pada pendapatan rumah tangga. Pemerintah harus mementingkan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu, karna seorang pemimpin hakikatnya menderita siap berkorban lebih untuk kebaikan jangka pendek dan panjang serta memberi rasa nyaman untuk seluruh elemen masyarakat.

#MaripulihIndonesiaku

#Marimenjungtinggikeadilan