KASTRAD SESSION
Polemik RKUHP: Undang-Undang Pembungkam Rakyat

Polemik RKUHP: Undang-Undang Pembungkam Rakyat

Oleh : Departemen Kajian Strategis dan Advokasi BEM FEB UNTAN 2021/2022 KASTRAD SESSION ON JULI

Apa itu RKUHP?

RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaharuan KUHP yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. RKUHP semestinya menjadi solusi hukum bagi masyarakat, namun ternyata malah menimbulkan permasalahan baru.

Pasal-Pasal Karet #SemuaBisaKena

Terdapat beberapa pasal dalam RKUHP yang dapat menimbulkan multitafsir serta menjadi pasal karet. Hal tersebut dapat mengancam ruang kebebasan masyarakat sipil yang terus menerus menyempit, diantaranya membungkam kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers dengan adanya:

  • Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218 dan 219)
  • Pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240 dan Pasal 241)
  • Pasal tentang penyelenggaraan aksi tanpa pemberitahuan lebih dahulu (Pasal 273)
  • Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 353 dan 354)
  • Pasal tentang penyiaran berita bohong (pasal 262)
  • Pasal tentang pencemaran nama baik (Pasal 439)
  • Pasal tentang pencemaran orang mati (Pasal 446)

Pasal-pasal diatas dapat membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat, serta rawan disalahgunakan untuk menekan pihak yang kritis terhadap pemerintah. Sedangkan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Pasal 19 ICCPR, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Serta, draf RKUHP mengatur 1.251 tindak pidana dan 1.198 diantaranya diancam dengan pidana penjara. Ketentuan tersebut dapat membuat masyarakat terancam dipidana dan penjara dikarenakan menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Kenapa kita harus melawan?

Karena banyaknya pasal-pasal RKUHP yang bermasalah dan perlu untuk di tinjau ulang. Selain itu, substansi RKUHP juga masih memiliki sejumlah masalah. Salah satu diantaranya yaitu tidak terpenuhinya beberapa asas hukum yang berdampak kepada kemungkinan multitafsir. Salah satunya yaitu seperti pasal 273 RKUHP yang membebankan pidana penjara atau denda atas pawai, unjuk rasa, atau penyelenggaraan demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga mengganggu kepentingan umum, kerusuhan, atau keresahan masyarakat. Pasal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat memerlukan izin untuk menyatakan pendapatnya secara terbuka untuk menghindari ancaman pidana. Hal ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Selanjutnya, mengenai pasal 354 RKHUP yang memuat ancaman pidana penjara atau denda terhadap siapa saja yang menghina lembaga publik atau negara melalui sarana teknologi informasi. Hal ini jelas saja mengancam kebebasan berpendapat publik dan berekspresi terhadap kekuasaan umum dan lembaga nasional. Keberadaan pasal ini menimbulkan masalah serius karena bukan merupakan delik aduan. Siapapun dapat melaporkan seseorang sebagai penghina institusi publik atau nasional yang beredar di media. Hal ini tentu saja dapat menghilangkan demokrasi dan kebebasan berbicara di Indonesia.

Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil sudah menginventarisasikan kepada DPR periode lalu mengenai adanya 24 isu krusial RKUHP. Namun, saat ini pemerintah hanya menyebutkan 14 isu krusial. Sebaiknya, masyarakat juga harus bisa turut berpartisipasi membahas RKUHP karera Undang-Undang tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas. Namun, di sisi lain sampai sekarang masyarakat tidak memiliki akses terhadap draft RKUHP terbaru. Padahal, masih banyak persoalan dalam draft RKHUP yang perlu dicermati dan dibahas secara matang.

Hak Partisipasi Masyarakat

Kita sebagai masyarakat memiliki hak berpartisipasi dalam pengaturan hukum dan kebijakan yang dapat mempengaruhi hak asasi. Hak ini sudah dijamin dalam ICCPR atau Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan PBB (16 Desember 1966) dan diratifikasi oleh Indonesia (28 Oktober 2005) melalui UU No. 12/2005. ICCPR Pasal 25 (a) menyatakan bahwa masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan urusan publik, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Pasal ICCPR tersebut juga diperkuat dengan UU Pasal 96 No. 12/2011 yang isinya mengatur hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan perundang-undangan.

[UU   Pasal     96    No.    12/2011     –    Hak    Masyarakat      untuk    Berpartisipasi      dalam Pembentukan Undang Undang]

  1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  2. Masukan secara lisan dan/atau terltulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    1. rapat dengar pendapat umum;
    2. kunjungan kerja
    3. sosialisasi; dan/atau
    4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
  3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Dari isi UU Pasal 96 No. 12/2011 ayat 4 diatas telah diatur bahwa pemerintah harus transparan agar masyarakat dapat memberikan masukan terkait Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Namun, seperti yang kita tahu hanya draft RKUHP lama saja yang bisa diakses masyarakat yaitu draft RKUHP September 2019 yang sangat tidak disetujui masyarakat hingga menimbulkan protes besar. Sedangkan draft terbaru RKUHP 2022 yang akan disahkan pada awal bulan Juli 2022 tidak kunjung dibuka aksesnya untuk masyarakat, hal ini jelas menunjukkan bentuk pengabaian pendapat masyarakat oleh pemerintah dan DPR. Masyarakat sebagai subjek hukum harus tahu apakah draft terbaru direvisi sesuai dengan aspirasi publik atau tidak.

Pernyataan sikap dari BEM FEB UNTAN

Mengingat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang harus menjadi prioritas utama, namun ternyata sikap kesatuan pemerintah dan DPR RI sangat mengecewakan. Maka dari itu, kami BEM FEB UNTAN menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menuntut kesatuan pemerintah dan DPR RI untuk membuka draft RKUHP terbaru kepada masyarakat dan melakukan pembahasan terbuka.
  2. Mendesak DPR RI untuk merevisi pasal-pasal RKUHP versi draft 2019 yang bertentangan dengan kehendak masyarakat serta terbuka dalam proses penyelesaiannya.

Sumber:

Idoy, Wandy. 2022. RKUHP Untuk Kepentingan Siapa? Semua Bisa Kena. Diakses pada  5          Juli                                      2022,                      dari https://www.kompasiana.com/wandyidoy6235/62c068e02b6a4615536bc592/rkuhp-u ntuk-kepentingan-siapa-semua-bisa-kena?page=all#sectionall

Kompas. 2020. BEM UI Ancam Demo RKUHP Lebih Besar Dari 2019, Apa Tuntutannya?.                                      Diakses               pada              5             Juli             2022,              dari https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/21/123000565/bem-ui-ancam-demo-rku hp-lebih-besar-dari-2019-apa-tuntutannya-?page=all

Amnesty. 2022. RKUHP akan Disahkan Bulan Depan, tapi Pembahasan Masih Belum Transparan!. Diakses pada 5 Juli 2022, dari https://www.amnesty.id/rkuhp/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *